TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai pengesahan Undang-undang Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah sudah melewati berbagai pertimbangan. “Saran saya terima dulu kemudian evaluasi dalam setahun dua tahun,” kata dia, dikutip dari rilis, Selasa, 6 Oktober 2020.
Ridwan Kamil meminta masyarakat untuk melihat dulu perkembangan penerapan beleid anyar ini. “UU Cipta Kerja sudah disahkan, mari kita monitor terlebih dulu,” kata dia
Ia meyakini, pemerintah pusat pasti akan mengevaluasi UU Cipta Kerja jika penerapannya merugikan banyak pihak. “Apakah pelaksanaannya menyejahterakan semua orang atau mengadilkan ekonomi? Kalau tidak, kan bisa direvisi dan dievaluasi, kalau baik kita teruskan,” Ridwan Kamil melanjutkan. .
Mantan Wali Kota Bandung ini mengakui dirinya dapat memahami alasan penolakan kelompok buruh terhadap UU Cipta Kerja. Tapi, di masa pandemi ini, dia meminta penyampaian aspirasi dilakukan lewat dialog. "Kami imbau untuk saling memahami dengan cara dialog karena menyampaikan aspirasi tidak harus dengan kerumunan,” katanya.
Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law pada Senin, 5 Oktober 2020. Undang-undang sapu jagad ini mengatur pelbagai hal yang terangkum dalam 186 pasal 15 bab.
Salah satunya mengenai hak pesangon bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Berdasarkan undang-undang yang baru, besaran pesangon diberikan maksimal 25 kali upah dengan skema pembayaran 19 kali oleh perusahaan dan enam kali oleh pemerintah.
